Artikel Pilihan Editor

Senator Andi Surya Minta Kapolda Baru Bentuk Satgas Anti Politik Uang
Anggota DPD RI Andi Surya. | Ist/Lampungpro.com
Anggota DPD RI Andi Surya. | Ist/Lampung...

Senator Andi Surya Minta Kapolda Baru Bentuk Satgas Anti Politik Uang

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Kehadiran Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung yang baru, Irjend Suntana, diharapkan senator asal Lampung Andi Surya membawa angin segar dalam keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ia pun menyambut baik Irjend Suntana yang menggantikan Irjend Suroso Hadi Siswoyo. "Selamat, semoga mengenal Lampung dengan multi etnisnya," kata Andi kepada Lampungpro.com melalui whatsapp, Jumat (12/1/2018) malam.

Ia menilai Lampung ada tiga pokok yang harus menjadi prioritas Kapolda Lampung. Pertama, kata Andi, mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan marak politik transaksional dan politik uang. Hal tersebut dapat menjadi hantu demokrasi yang melahirkan pemimpin tanpa kapasitas dan kapabilitas. "Kapolda harus bentuk Satgas Anti Politik Uang bekerjasama dengan Bawaslu," kata anggota DPD RI ini.

Satgas Anti Politik Uang diharapkan mampu mengawasi setiap titik di Lampung. Selain itu, Satgas Anti Politik Uang diharapkan juga mampu menekan kampanye gelap antar sesama pasangan calon kepala daerah.

Kedua, kata Andi, ialah maraknya sengketa tanah. Kasus-kasus Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan lahan Groonkaart Belanda yang diakui perusahaan multinasional. "Serta BUMN yang memarjinalkan hak ulayat dan hak warga atas lahan warisan nenek moyang," kata dia.

Ia berharap Irjend Suntana sebagai Kapolda Lampung yang baru mampu mempelajari persoalan pertanahan dengan pendekatan perundang-undangan. Seperti UU Pokok Agraria Nomor 5/1960, UU Perseroan Terbatas Nomor 40/2017 dan khusus lahan Groonkaart terkait konflik rakyat dengan PT. Kereta Api Indonesia (KAI). "Kasus ini dapat menggunakan UU Perkeretaapian Nomor 23/2007," kata Andi.

Ia mengatakan sisi kiri dan kanan rel kereta api hanya berjarak enam meter yang merupakan wilayah operasional PT. KAI. Ia berharap tidak ada penggusuran atau pengosongan rumah warga di sepanjang rel kereta api maupun kompleks Perusahaan Jasa Kereta Api (PJKA). "Masalah ini berada dalam advokasi Badan Akuntabilitas Publik DPD RI," kata pemili Sekolah Global Surya ini.

Ketiga, kata Andi, permasalahan di Lampung ialah begal. Pemberdayaan polsek se-Lampung harus dilakukan melalui patroli masif. Patroli masif harus dilakukan di setiap sudut kampung sehingga begal tidak memiliki ruang untuk aksi. "Ya patroli harus masif," kata dia. (SYAHREZA/PRO3)


Komentar

Artikel Terkait