Artikel Pilihan Editor

Badan PBB UNDP Dorong Lampung Sertifikasi Petani Kopi
Ketua Forum CSR Lampung Saptarini (kiri), perwakilan UNDP Ade Swargo Mulyo (tengah) dan dosen Universitas Lampung Asrian Hendi Caya, saat diskusi SDGs di Bappeda Lampung, Selasa (4/4/2017). LAMPUNGPRO.COM
Ketua Forum CSR Lampung Saptarini (kiri)...

Badan PBB UNDP Dorong Lampung Sertifikasi Petani Kopi

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) United Nation Development Program (UNDP) mendorong pemerintah di Provinsi Lampung mensertifikatkan petani kopi untuk peningkatan mutu dan perdagangan. Lampung dapat mengikuti Riau yang sejak 2015 menjadi daerah percontohan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Menurut Ade Swargo Mulyo, Regional Project Manager UNDP South East Asia, di Riau UNDP memberikan hibah 15,5 juta dolar AS untuk perkebunan kelapa sawit berkelanjutan 2014-2018. Saat ini tercatat ada 22 perkebunan kelapa sawit yang mengantongi ISPO kategori perusahaan. “Program hibah ini untuk membangun perkebunan sawit rakyat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” kata Ade Swargo Mulyo, saat berdiskusi bersama para pemangku kepentingan pembangunan Lampung, di Bappeda Provinsi Lampung, Selasa (4/4/2017). Diskusi diikuti antara lain oleh Forum CSR Lampung dan dipandu Kepala Bappeda Provinsi Lampung Taufik Hidayat.

Sertifikasi petani kopi, kata Ade, tidak hanya menyangkut prinsip budidaya atau good agriculture practises (GAP), tapi menyangkut manajemen yang efisien. "Tak kalah penting adalah fair trade, agar petani mendapat bimbingan pengetahuan soal harga yang wajar dalam perdagangan. Terlebih kopi adalah komoditas andalan ekspor Lampung," kata Ade.

Program sertifikasi itu, lanjut Ade, merupakan salah satu bidang yang dapat dipilih Lampung dalam menjalankan inovasi pembiayaann Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam memberikan harapan baru untuk mengentaskan kemiskinan di Lampung. Negara-negara berkembang membutuhkan 3-4.5 triliun AS untuk pendanaan sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan energi. "Untuk itu kami mendorong Pemerintah Provinsi Lampung membuka sekretariat SDGs, agar ada berbagai program pembangunan berkelanjutan sinkron dan kita dapat memetakan apa kebutuhan Lampung," kata Ade.

Badan PBB tersebut, kata Ade, mendorong pemerintah dan mitra lokal untuk mengembangkan model pembanguan SDGs. "Kami percaya banyak usulan pembangunan yang bisa sama-sama kita kerjakan. Targetnya bagaimana melokalkan SDGs di Lampung. Selain masalah kopi, bisa dipilih pembangunan berkelanjutan yang lain," kata Ade Swargo Mulyo. (PRO1)


Artikel Terkait

Komentar