(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName('script')[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(jsfjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Soroti Masalah Angkutan Batu Bara, KPK: Pemprov Lampung Harus Tegas Agar Tak Rusak Jalan
Deretan truk batu bara yang sempat dilarang melintas di Jalinteng Kabupaten Way Kanan | Lampungpro.com
Deretan truk batu bara yang sempat dilar...

Soroti Masalah Angkutan Batu Bara, KPK: Pemprov Lampung Harus Tegas Agar Tak Rusak Jalan

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bisa mengambil langkah tegas, hal ini terkait polemik angkutan batu bara yang selalu menjadi masalah ketika melintasi jalan di Provinsi Lampung. Masalah ini pun hingga kini belum menemui titik terang, dan terus menimbulkan kerusakan jalan di Lampung.

"Kita minta Pemprov Lampung untuk membuat langkah yang konkrit dan tegas, untuk menertibkan angkutan batu bara. Karena jika masalah ini terus dibiarkan, Infrastruktur jalan di Lampung bakal terus rusak," ujar Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarief, usai melakukan pertemuan secara tertutup dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Kamis (29/8/2019) kemarin.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengaku, bahwa pihaknya siap mengikuti arahan dari KPK, dan sudah menyiapkan langkah-langkah. Salah satunya, akan membuat peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur angkutan batubara. "Nantinya, kami juga akan memberikan solusi, agar angkutan batu bara tetap berjalan tanpa merusak infrastruktur jalan di Lampung," kata Arinal.

Sebelumnya,KPK menemukan indikasi penambangan batu bara tanpa izin di Sumatera Selatan (Sumsel) yang kemudian diangkut melalui jalur darat ke Lampung. Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Koordinator Wilayah (Kasatgas Korsupgah Korwil) III KPK, Dian Patria menyebut praktik itu berpotensi membuat penerimaan negara bocor. Untuk itu, dia meminta pemda, termasuk instansi terkait, mengambil kebijakan guna menutup kebocoran itu.

"Dari koordinasi tersebut, KPK meminta Terminal Khusus atau Tersus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau TUKS batu bara di wilayah Lampung tidak menampung batu bara ilegal," ujar Dian, dalam keterangan tetulisnya, Kamis (29/8/2019) kemarin.

Selain itu, KPK meminta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang, Bandar Lampung, tidak mengeluarkan Surat Perintah Berlayar (SPB) untuk pengangkutan batu bara ilegal. Hal serupa disebut Dian berlaku untuk penyedia layanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP) Bakauheni untuk tidak mengizinkan truk pengangkut batu bara ilegal dinaikkan ke feri menuju Merak.

"Koordinasi juga dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan pemberian sanksi atas pelanggaran angkutan, baik yang merupakan kewenangan pemda di Sumsel maupun di Lampung," kata Dian.

Dian menyebut informasi itu didapat KPK sebelumnya sehingga upaya pengawasan dan pencegahan dikedepankan. Menurut informasi yang didapat KPK, batu bara itu dibawa ke Lampung dengan tujuan diduga ke pabrik-pabrik di Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung. Setelah itu, batu bara ilegal tersebut dikapalkan ke Merak atau wilayah lain di Pulau Jawa.(**/PRO2)


Komentar

Artikel Terkait