(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName('script')[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(jsfjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Pelaku Korupsi Banyak dari Kontraktor, ini 'Warning' KPK Untuk Pengusaha Lampung
Kasatgas Korupsgah KPK Wilayah III, Dian Patria saat memimpin penandatanganan Pakta Integritas Pengusaha Lampung di Aula Universitas Malhayati, Jumat (20/8/2019).
Kasatgas Korupsgah KPK Wilayah III, Dian...

Pelaku Korupsi Banyak dari Kontraktor, ini 'Warning' KPK Untuk Pengusaha Lampung

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI Wilayah III, Dian Patria menyebut sebagian besar hasil korupsi berasal dari pihak swasta, terutama pada pihak kontraktor. Ia menyebut, setidaknya ada 266 orang, dari 1.064 orang yang terlibat korupsi dan operasi tangkap tangan adalah dari pihak swasta yang dikirimkan ke penjara dibandingkan pejabat pemerintahan.

"Saat ini pihak pelaku swasta terbanyak dalam praktik suap menyuap. Jika ditotal dari riset kajian Universitas Gajah Mada (UGM) total ada Rp213 triliun yang diserap dengan peranan swasta didalamnya," kata Dian Patria usai memimpin penandatanganan Pakta Integritas Pengusaha Lampung di Aula Universitas Malhayati, Jumat (20/8/2019).

Dian berharap usai penandatanganan pakta integritas pengusaha Lampung, para asosiasi pengusaha untuk bertindak tegas kepada para anggotanya yang terlibat melanggar pakta integritas yang sudah disepakati bersama. "Harapan kita bagi yang melanggar tentu di blacklist dari keanggotaan, dan ada sanksi lainnya. Termasuk urusan pidana penegak hukum yang menangani. Paling tidak buat asosiasi harus bertindak tegas juga," harap dia

Usai penandatanganan ini, akan ada sosialisasi pelatihan anti korupsi lainnya. Ia berharap kedepan dapat menyiapkan matriks permasalahan disertai rekomendasi yang ada. "Ya nanti disiapkan matriksnya lalu rekomendasinya apa saja, dan diberi jangka waktu untuk mematangkannya. Setelah itu akan dibahas usulan bersama pemerintah daerah agar mendorong kepastian regulasi yang telah disepakati bersama," jelas Dian. (FEBRI/PRO2)


Komentar

Artikel Terkait