(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName('script')[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(jsfjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Lampung Bicara Soal TP4D Kejaksaan, Ini Kata PLN

Lampung Bicara Soal TP4D Kejaksaan, Ini Kata PLN

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada tiga bupati di Lampung, yaitu Bupati Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Mesuji bermuara pada satu titik simpul. Ketiga bupati tersebut tersangkut kasus proyek infrastruktur yang sudah kasat mata menjadi lahan pengumpul pundi-pundi kekayaan dalam melanggengkan kekuasaan.

Kurangnya peran inspektorat daerah dalam pengawasan uang rakyat pada pengadaan barang dan jasa membuat Presiden Jokowi membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Namun, hadirnya TP4D memunculkan konflik kepentingan karena semua proyek yang didampingi lembaga itu tidak bisa diperiksa jika ada penyimpangan. Atas dasar itu, Lampungpro.com kembali menggelar Lampung Bicara bertajuk 'TP4D Kejaksaan, Efektifkah Mengawasi Proyek?' di Hotel Asoka Luxury, Kamis (29/8/2019) siang.

Manajer Distribusi PT. PLN UID Lampung Paris El Hakim mengatakan untuk masalah TP4D, PLN Lampung menganggap bukan menjadi suatu hal yang masalah dalam pembangunan. Terpenting saat ini adalah pembebasan lahan ke masyarakat.

"PLN membangun tidak ada permasalahan karena masalah kita hanyalah pembebasan lahan krena masyarakat belum mengetahui dan paham. Jadi dengan adanya TP4D PLN bisa juga melaksanakan pembangunan," kata Paris.

Ia berharap kedepan pelakaanaan TP4D Kejaksaan dapat lebih baik lagi dan dari pihak PLN Lampung bersama jajaran direksi dapat bersih dari pelelangan tidak ada masalah lagi terlebih soal materialistik pengelolaan. (FEBRI/PRO3)


Komentar

Artikel Terkait