(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName('script')[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(jsfjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Dewan Pers Minta Pemda Jangan Gunakan APBD Biayai Media Massa Ilegal
Ketua Dewan Pers M. Nuh. LAMPUNGPRO.COM
Ketua Dewan Pers M. Nuh. LAMPUNGPRO.COM

Dewan Pers Minta Pemda Jangan Gunakan APBD Biayai Media Massa Ilegal

JAKARTA (Lampungpro.com): Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) berhati-hati membelanjakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk media. Dewan Pers berencana mengeluarkan edaran ke Pemda tentang kriteria perusahaan media yang legal dan terdaftar di Dewan Pers, untuk menghindari dampak hukum di kemudian hari.

Menurut Nuh, hal itu bakal berdampak pada temuan jika anggaran dibelanjakan pada perusahaan media ilegal. “Sepanjang memenuhi syarat akan diakui,” kata M. Nuh didampigi Kabag Umum dan Kepegawaian Dewa Pers, Irwan, dan Seketaris Dewan Pers Syaefudin saat verifikasi faktual di beberapa media di Makassar, pekan lalu.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini, juga menyebutkan Dewan Pers memberikan perlindungan kepada siapapun yang menjadi keluarga besar Dewan Pers. “Tapi tolong dipenuhi persyaratan perusahaannya. Sehingga ibaratnya jadi suami istri. Ibaratnya suaminya yang bertanggung jawab. Namun harus ada akte nikah, kalau ndak, tidak bisa masalah,” kata M. Nuh.

Mengenai perusahaan pers yang memiliki legalitas hukum seperti akta pendirian perseroan terbatas dan SIUP, kata dia, itu belum cukup. “Izin usaha ada, tapi izin pelaksanaan? Yang dimaksud izin harus dapat dari Dewan Pers. Izin usaha itu prinsip, tapi ini IMB-nya. Misalnya perumahan itu izinnya dapat tapi untuk bangunan harus dapat IMB. Dewan Pers sebelum ngasih IMB pasti ada dulu izin prinsipnya. Di sini IMB banyak tidak dapat," kata M. Nuh memberi contoh.

M. Nuh menegaskan aturan ini bukan monopoli. Tapi sesuai amanah Dewan Pers yang diatur di UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketentuan ini diberlakukan untuk mereduksi agar tidak memanfaatkan situasi, terstruktur, dan tidak liar. (PRO1)


Komentar

Artikel Terkait