(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName('script')[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(jsfjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Duh, Dana PKH di Lampung Utara Belum Juga Cari, Kenapa?
Kepala Dinas Sosial Kab.Lampung Utara, M Erwinsyah
Kepala Dinas Sosial Kab.Lampung Utara, M...

Duh, Dana PKH di Lampung Utara Belum Juga Cari, Kenapa?

LAMPUNG UTARA (Lampungpro.com) : Ribuan warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kabupaten Lampung Utara mengeluhkan terkait belum dapat menerima pencairan tahap lll. Kepala Dinas Sosial Kab.Lampung Utara, M Erwinsyah mengatakan, bahwa keterlambatan pencairan dana PKH tersebut di sebabkan oleh adanya peralihan sistem. Dimana sebelumnya menggunakan sistem manual, dan saat ini beralih ke sistem elektronik.

"Ya, sampai saat ini masih ada sekitar 1.900 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum dapat menerima pencairan dana tersebut untuk tahap selanjutnya. Karena terkendala masalah mekanisme pendataan (Validasi data), dari sebelumnya manual beralih ke sistem elektronik seperti saat ini," ujar Erwin, saat diKonfirmasi terkait hal ini, Rabu (7/8/2019).

Menurutnya, hal itu perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya KPM. agar dapat langsung berkoordinasi dengan Masing-masing pelaksana yang ada dilapangan. Apabila dana itu belum juga masuk, berarti belum ditransfer dari Pusat. "Untuk proses transfer, saat ini telah dialokasikan langsung ke rekening Masing-masing KPM. Oleh karena itu, perlu adanya validasi data tersebut dilakukan. Dan tentunya, pada saat proses dilakukan, tentu akan ada kesalahan, baik lnput atau kendala lainnya yang sering terjadi," kata dia. 

Selain itu, kesalahan yang sering terjadi, seperti kurang atau tidak sesuainya dalam menginput data diri, seperti nama. Karena kesalahan itulah data tidak valid atau erorr dalam sistem yang ada di Pusat. "Kita berharap kepada petugas yang ada dilapangan untuk dapat mensosialisasikan permasalahan tersebut kepada Masing-masing KPM. Agar hal ini tidak menjadi bias di masyarakat," harap Erwin.(RIKI/PRO2)


Komentar

Artikel Terkait