(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName('script')[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(jsfjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Jokowi Minta Lampung Jadi Penyangga Kebutuhan Pokok Ibu Kota

Jokowi Minta Lampung Jadi Penyangga Kebutuhan Pokok Ibu Kota

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengaku mendapat pesan dari Presiden Joko Widodo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta Lampung menjadi penyangga kebutuhan Ibu Kota Indonesia, DKI Jakarta.

"Beliau memesankan backup Ibu Kota. Jangan sampai kebutuhan-kebutuhannya menjadi sulit karena 40 persen kebutuhan DKI itu dari Lampung," kata Arinal usai dilantik Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Arinal sudah mempersiapkan sejumlah program untuk menyangga kebutuhan Ibu Kota sekaligus mengembangkan ekonomi Lampung. Pertama memanfaatkan potensi alam Lampung seperti kopi, kakao, udang dan padi.

Kedua, mengembangkan infrastruktur. Alumni Fakultas Pertanian Universitas Lampung ini mengatakan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan tol dapat menunjang perekonomian baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Ketiga mengembangkan potensi pariwisata Lampung. Dia menyebut, saat ini Lampung memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Salah satu contohnya, keberadaan Anggrek yang berjumlah 361 varietas di Taman Nasional Way Kambas. "Ini akan menjadi wilayah wisata khusus. Karena ekoturismnya luar biasa," ucap dia.

Selain fokus membangun infrastruktur dan pariwisata, Arinal bersama wakilnya Chusnunia Chalim (Nunik) bertekad menjalankan program yang mendukung kemajuan Indonesia di masa depan. Program tersebut menyasar sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, dia tidak merinci seperti apa program yang akan dijalankan.

"Infrastruktur, pariwisata, kemudian pendidikan, kesehatan ke depan harus bangkit secara bersama-sama. Sehingga ini bisa dirasakan oleh rakyat karena rakyat membutuhkan pertolongan di situ negara harus hadir. Jadi tidak boleh ada yang mengesampingkan," kata dia. (***/PRO3)


Komentar

Artikel Terkait