(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName('script')[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(jsfjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Rombak Fraksi Golkar, Politisi Asal Lampung Jabat Ketua Komisi III DPR
Anggota DPR RI asal Lampung Aziz Syamsudin | Lampungpro.com
Anggota DPR RI asal Lampung Aziz Syamsud...

Rombak Fraksi Golkar, Politisi Asal Lampung Jabat Ketua Komisi III DPR

JAKARTA (Lampungpro.com): Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat merombak posisi ketua Komisi III atau Komisi Hukum dan Badan Anggaran DPR. Sebelumnya, posisi ketua Komisi Hukum dijabat oleh Kahar Muzakir, sedangkan Ketua Banggar dijabat oleh Azis Syamduddin. Keduanya akan bertukar posisi seiring dengan keputusan fraksi.

Perombakan ini tertuang dalam surat keputusan nomor bernomor IX.1.2492/FPG/DPRRI/VI/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi III dan Ketua Banggar dari FPG DPR RI. Surat bertanggal hari ini, 12 Juni 2019 itu ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng dan Adies Kadir.

Dalam surat tertulis, keputusan ini merujuk surat sebelumnya bertanggal 11 Juni 2019 perihal Pergantian Keanggotaan Banggar dari Fraksi Partai Golkar DPR. "Dr. Azis Syamsuddin menjadi Ketua Komisi III DPR RI dan Drs. Kahar Muzakir menjadi Ketua Banggar DPR RI," demikian tertulis dalam surat keputusan.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, Kahar dan Azis sama-sama kompeten untuk menempati posisi pimpinan Komisi Hukum dan Banggar. "Pak Kahar Muzakir sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Ketua Banggar. Pak Azis Syamsudin juga sebelumnya pernah menjabat Ketua Komisi III DPR RI. Jadi kedua-duanya sangat berkompeten menduduki jabatan tersebut," kata Ace, Rabu (12/6/2019).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Adies Kadier mengungkapkan, pergantian ini hanya penyegaran di internal partainya. Ia menilai pergantian tak akan menganggu pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 yang baru dimulai di Badan Anggaran. "Kenapa sekarang, karena kan mumpung pembahasan APBN baru mulai. Kalau sudah di tengah jalan kan susah. Tapi ini, kan, juga bukan orang-orang baru," ucap dia.(**/PRO2)


Komentar

Artikel Terkait