Artikel Pilihan Editor

Pimpin Rakor Bulanan, Plt Bupati Lampung Selatan Tekankan Hal ini
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto saat memimpin rakor bulanan | Ist/Lampungpro.com
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Sel...

Pimpin Rakor Bulanan, Plt Bupati Lampung Selatan Tekankan Hal ini

KALIANDA (Lampungpro.com) :  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar rapat koordinasi bulanan, di Aula Krakatau kantor bupati Lampung Selatan, Rabu (27/6/2019). Rakor yang dimulai tepat pukul 08.00 WIB itu dipimpin langsung Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto didampingi Sekretaris Daerah Ir. Fredy SM, MM beserta Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Supriyanto, S.Sos, MM.

Pada kesempatan itu, Nanang meminta kepada seluruh jajaran dilingkungan Pemkab Lampung Selatan, khususnya Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat untuk tetap menjaga kondusifitas jelang digelarnya Pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 mendatang “Intinya, pesta demokrasi Pileg dan Pilpres ini harus benar-benar kita jaga dengan aman, nyaman, dan sejuk. Sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik,” ujar Nanang.

Selain itu, dalam arahannya Nanang juga menginstruksikan OPD terkait untuk menginventarisasi seluruh aset, khususnya tanah milik Pemkab Lampung Selatan. Menurutnya, upaya penertiban aset harus segera dibenahi. Sebab menurutnya, masalah penertiban aset sering kali muncul karena kurang pedulinya instansi terkait dalam pendataan asetnya. Terutama pencatatan administrasi dan fisik seringkali diabaikan saat penyerahan aset. 

“Memang pencatatan administrasi ini menjadi kendala kita, seperti tanah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah di Natar, ini baru setengahnya kita punya sertifikat. Nah ini yang saya minta, mana aset-aset yang belum terdata secepetanya didata, selagi pemerintah pusat ada program sertifikat tanah,” kata dia.

Kemudian, dalam rakor itu Nanang juga meminta OPD terkait untuk segera melakukan penyusunan laporan keuangan, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda, dan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) setempat.

Lalu, dia juga kembali menyoroti tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih rendah, tata kelola pasar, utamanya tentang kebersihan, dan terakhir terkait bencana alam, utamanya progres pembangunan hunian tetap di daerah terdampak tsunami beberapa waktu lalu.(**/PRO2)


Komentar

Artikel Terkait