Artikel Pilihan Editor

PNS Koruptor Segera Dipecat, Ini Rincian dan Instansinya
Ilustrasi petugas Komisi Pemberantasan Korupsi. | ASN/Lampungpro.com
Ilustrasi petugas Komisi Pemberantasan K...

PNS Koruptor Segera Dipecat, Ini Rincian dan Instansinya

JAKARTA (Lampungpro.com): Pemerintah segera memecat ribuan PNS berstatus koruptor. Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu mengungkap data mencengangkan mengenai jumlah koruptor yang masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut BKN, terdapat 2.357 koruptor masih berstatus sebagai PNS. Data tersebut diperoleh BKN setelah melakukan penelusuran data di Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. "Saat ini baru 317 koruptor yang diberhentikan tidak hormat sebagai PNS," ujar Kepala Biro Humas BKN, Muhammad Ridwan, Kamis (13/9/2018).

Menurut Ridwan, BKN telah melakukan pendataan rekapitulasi PNS yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) berdasarkan rekapitulasi data PNS pada instansi pusat dan daerah. Data ini terhitung sejak program Pendaftaran Ulang PNS (PUPNS) pada akhir 2015.

Berikut detailnya:

1. Kementerian Perhubungan: 16 orang;
2. Kementerian Agama: 14 orang;
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 9 orang;
4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: 9 orang;
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang: 8 orang;
6. Kementerian Keuangan: 6 orang;
7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 5 orang;
8. Kementerian Komunikasi dan Informatika:4 orang;
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 3 orang;
10. Kementerian Pertahanan: 3 orang;
11. Kementerian Pertanian: 3 orang;
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 2 orang;
13. Kementerian Tenaga Kerja: 1 orang;
14. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: 1 orang;
15. Kementerian Kesehatan: 1 orang;
16. Kementerian Pemuda dan Olahraga: 1 orang;
17. Kementerian Perindustrian: 1 orang;
18. Mahkamah Agung RI: 5 orang;
19. Badan Narkotika Nasional: 1 orang;
20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: 1 orang;
21. Badan Pusat Statistik: 1 orang;
22. Setjen Komisi Pemilihan Umum: 3 orang.

Total: 98 orang


Komentar

Artikel Terkait