Artikel Pilihan Editor

Perbaikan Jalan Provinsi di Pringsewu, DPRD Lampung Minta Pemkab dan Warga Awasi
Anggota DPRD Lampung dapil Pringsewu Abdullah Fadri Auli meminta pengawasan terhadap perbaikan jalan di Pringsewu | Ist/Lampungpro.com
Anggota DPRD Lampung dapil Pringsewu Abd...

Perbaikan Jalan Provinsi di Pringsewu, DPRD Lampung Minta Pemkab dan Warga Awasi

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu beserta warga untuk melakukan pengawasan terhadap pengerjaan perbaikan jalan Provinsi pada tahun 2018 ini. Pemprov Lampung telah mengalokasikan anggaran perbaikan infrastruktur jalan provinsi di Pringsewu senilai Rp 65 miliar.

"Pengawasan ini bertujuan agar pengerjaan perbaikan jalan bisa sesuai dengan aturan. Namanya proyek pemerintah, sebelum mulai pembangunan harus terpasang plang/papan informasi proyek," ujar anggota DPRD Lampung dapil Pringsewu, Abdullah Fadri Auli.

Aab sapaan akrabnya menjelaskan, papan informasi tersebut biasanya memuat informasi tentang panjang, lebar, dan tebal jalan, termasuk, nilai anggarannya. Berkaitan dengan papan informasi, pihak kontraktor biasanya bandel. Pemasangan plang biasanya dilakukan ketika hendak peresmian saja.

"Karena itu, harus ada pengawasan secara ketat terhadap kontraktor yang memenangkan tender pekerjaan perbaikan jalan provinsi ini," jelasnya.

Aab mengungkapkan, para legislator yang berasal dari dapil Pringsewu ini berhasil memperjuangkan alokasi anggaran senilai Rp 64 miliar. Alokasi dana itu untuk perbaikan jalan provinsi ruas Pardasuka-Sukamara, Kalirejo-Pringsewu, dan Pringsewu-Pardasuka. Kemudian, alokasi dana rehabilitasi infrastruktur senilai Rp 1,4 miliar.

"Sehingga, total alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan provinsi di Pringsewu kurang lebih Rp 65 miliar. Menurut saya, alokasi anggaran ini belum maksimal. Saya berharap, dengan total anggaran tersebut, pengerjaan perbaikan jalan provinsi di Pringsewu sesuai dengan pedoman yang ada," ungkap dia.

Ia pun meminta, Dinas Perhubungan Pringsewu mengawasi angkutan yang melintas di jalan provinsi setempat. Ini mengingat terbatasnya kapasitas jalan provinsi, yang hanya 10 ton. Kendati begitu, tak jarang mobil dengan muatan sampai 25 ton melintas.

"Itulah yang mengakibatkan jalan cepat hancur. Mohon Pemkab Pringsewu melalui dishub melakukan pengawasan. Pembangunan dan perbaikan seluruh jalan provinsi tidak bisa melalui pembetonan. Anggaran pemprov, 60 persennya untuk gaji pegawai. Sehingga, kemampuan untuk belanja langsung hanya 40 persen," ujarnya.(REKANZA/PRO4)


Komentar

Artikel Terkait